Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Melalui SOPHI dan Perencanaan 2025 di Kabupaten Kapuas

Pada 5 November 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas menerima kunjungan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Provinsi Kalimantan Tengah. Kunjungan ini dipimpin oleh Ibu Sofia Wirda, yang menjabat sebagai Program Coordinator (PC) ADINKES wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi serta mendiskusikan implementasi Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) dan perencanaan program pelayanan kesehatan untuk tahun 2025.

Poin-Poin Diskusi Utama:

  1. Peningkatan Data ASPAK sebagai Dasar PerencanaanData Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) berperan penting dalam pengajuan dan evaluasi pengadaan alat kesehatan. Ketua Tim Rujukan dari Bidang Pelayanan Kesehatan menekankan pentingnya pembaruan data ASPAK secara rutin, khususnya menjelang akreditasi. Pembaruan data secara berkala memastikan bahwa peralatan kesehatan yang diajukan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, termasuk pemenuhan fasilitas penting seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di puskesmas dan rumah sakit.
  2. Peran Labkesda dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan dan ReakreditasiPj. Ketua Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), Bambang Wicaksono, menyoroti kebutuhan mendesak Labkesda, antara lain perlunya Izin Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) senilai Rp75 juta untuk reakreditasi, dan persetujuan teknis untuk IPAL. Labkesda juga belum memiliki tarif resmi dalam Peraturan Daerah (Perda) Tarif, yang menghambat potensi pendapatan dari layanan. Ke depan, Labkesda berencana menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan yang lebih terjangkau dan terintegrasi.
  3. Kendala Fasilitas yang Memadai untuk Penyimpanan dan Penggunaan Alat MedisKepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2), Ahmad Haspiani, menyampaikan kendala terkait fasilitas ruang yang tidak memenuhi syarat untuk penyimpanan dan penggunaan alat medis. Banyak alat yang diterima masih dalam kondisi terbungkus karena ruangan belum siap. Proses perbaikan ruangan telah berjalan, tetapi memerlukan waktu bertahun-tahun, sementara alat medis tetap dalam kondisi belum digunakan. Selain itu, Dinas Kesehatan sering menerima alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu perencanaan pengadaan yang lebih terfokus.
  4. Peranan SOPHI dalam Evaluasi dan Penyediaan Fasilitas KesehatanIbu Sofia Wirda menjelaskan bahwa SOPHI bertujuan meningkatkan standar layanan kesehatan primer. SOPHI tidak hanya berfokus pada ketersediaan alat kesehatan, tetapi juga memperhatikan kelayakan ruangan yang akan dipakai. Jika fasilitas kesehatan seperti puskesmas mengalami kerusakan dan membutuhkan renovasi, usulan tersebut dapat dimasukkan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Semua usulan akan diverifikasi dan dievaluasi berdasarkan data ASPAK. SOPHI ditargetkan dapat meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan hingga tahun 2028 melalui standar pelayanan yang berkelanjutan.
  5. Pentingnya Kalibrasi dan Pemeliharaan Alat KesehatanDalam diskusi tersebut, pentingnya kalibrasi alat kesehatan secara berkala juga menjadi sorotan. Saat ini, sebagian biaya kalibrasi ditanggung oleh DAK Non Fisik, namun kebutuhan dana penuh mencapai Rp800 juta, sedangkan alokasi yang tersedia hanya Rp150 juta. Kalibrasi berkala sangat diperlukan, terutama untuk alat-alat prioritas seperti Dental Unit, EKG, USG, dan Hematology Analyzer. Puskesmas diharapkan menyisihkan dana untuk pemeliharaan dan kalibrasi guna menghindari potensi masalah hukum jika alat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
  6. Optimalisasi Kemitraan dan Dana Desa untuk Kesehatan MasyarakatADINKES juga mengajak Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam mendukung layanan kesehatan. Dana desa dapat digunakan untuk penyelenggaraan Posyandu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan honor kader Posyandu. Dengan optimalisasi dana desa, diharapkan 50% Puskesmas di Kabupaten Kapuas dapat menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) tahun depan. Kader-kader Posyandu juga diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam promosi kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan.

Menuju Pelayanan Kesehatan Primer yang Lebih Baik

Melalui diskusi ini, diharapkan ada peningkatan pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Kapuas dengan dukungan program SOPHI. Pengelolaan fasilitas kesehatan yang lebih efisien dan terstandar akan memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak. ADINKES juga menekankan bahwa pembenahan fasilitas ini adalah bagian dari upaya menuju target kesehatan yang lebih baik hingga 2028, dengan evaluasi dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

Dengan adanya SOPHI, SIHREN, dan InPULS, Kabupaten Kapuas dapat meningkatkan kualitas dan akses layanan kesehatan di tingkat primer, di mana pemeliharaan dan kalibrasi alat menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini tidak hanya bertujuan memenuhi standar pelayanan kesehatan nasional, tetapi juga mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan ke depan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *