Pada tahun 2024, Kabupaten Kapuas melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang melibatkan berbagai OPD dan instansi terkait. Acara ini diselenggarakan di bawah arahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas, dan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Bapak Ahmad Saribi, yang mewakili Pj. Bupati Kapuas, Ir. H. Darliansjah, M.Si.
Dalam FGD tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas diwakili oleh Jum’atil Fajar (Sekretaris), Rengki dan Rizkia (anggota Tim Program, Informasi, dan Humas), serta Eddy Yushuf (staf Sub Bagian Keuangan dan Aset). Kehadiran perwakilan dari Dinas Kesehatan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang holistik dan terintegrasi.
Acara dimulai dengan laporan dari Bapak Roxas Yohanes, Kabid Penyelenggara e-Government Dinas Kominfo Santik. Dalam laporannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi dari semua pihak dalam menyusun arsitektur dan peta rencana SPBE agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lokal. Dalam sambutannya, Bapak Ahmad Saribi menegaskan bahwa penyusunan SPBE ini harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, baik dari segi anggaran, teknologi, maupun SDM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan publik serta meminimalisir potensi korupsi.
Bapak Ahmad Saribi juga menyampaikan bahwa pencapaian indeks SPBE di Kabupaten Kapuas masih tertinggal, sehingga penting untuk mempercepat proses penyusunan arsitektur yang akan menjadi dasar dalam pengembangan layanan berbasis elektronik di masa depan. Pemerintah Kabupaten Kapuas menargetkan peningkatan indeks SPBE melalui regulasi yang lebih kuat serta integrasi sistem yang lebih baik antara aplikasi-aplikasi pemerintahan yang ada.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam FGD ini adalah integrasi data dan layanan antara berbagai OPD, termasuk Dinas Kesehatan, yang akan mendukung pelayanan publik yang lebih baik melalui satu portal terpadu. Dengan adanya integrasi ini, masyarakat diharapkan dapat mengakses informasi dan layanan pemerintahan secara lebih mudah dan efisien.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi yang melibatkan seluruh peserta, di mana mereka memberikan masukan terkait kebutuhan masing-masing OPD dalam implementasi SPBE. Beberapa isu yang dibahas meliputi pengelolaan infrastruktur server, keamanan data, serta pelatihan SDM untuk mendukung pengoperasian sistem yang baru. Diskusi ini diharapkan akan menghasilkan peta rencana yang komprehensif dan realistis untuk mendukung implementasi SPBE di Kabupaten Kapuas dalam periode 2024-2028.