Dipimpin Ben Brahim, Masyarakat Kapuas Semakin Sehat dan Berkualitas

Kamis, Januari 25th 2018. | Pelayanan Kesehatan, Sekretariat, UPT Dinkes

Kesehatan sangat penting dan menjadi harta manusia yang paling berharga. Kesehatan merupakan hal yang mutlak dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa kesehatan, manusia tidak bisa beraktivitas dan bekerja. Kesehatan menjadi salah faktor yang paling penting dalam membangun peradaban bangsa dan memajukan ekonomi negara. Tanpa kesehatan yang memenuhi standar, manusia tidak akan bisa menjadi sumber daya yang berkualitas dan produktif.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset dan potensi bangsa yang memegang peranan sangat penting dan mendasar dalam mengisi pembangunan di berbagai bidang. Mewujudkan Kapuas sehat dengan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat merupakan salah satu impian seorang Ir Ben Brahim S Bahat MM MT saat dirinya dilantik menjadi Bupati Kapuas pada 25 April 2013 lalu.

Anak dari seorang petani kelahiran 8 Oktober 1958 ini, sejak awal telah memiliki komitmen dan tekad kuat untuk melakukan peningkatan pembangunan yang signifikan di semua bidang, salah satunya mencapai peningkatan angka kesehatan masyarakat Kabupaten Kapuas.

Hal ini sesuai dengan salah satu misinya saat dilantik menjadi Bupati Kapuas yang tertuang dalam poin nomor 10 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.

Selama di pimpin oleh Ben Brahim yang dikenal dekat dengan masyarakat ini, Kabupaten Kapuas dari tahun ke tahun terus berbenah naik ke arah kemajuan dan kualitas hidup lebih baik. Berbagai program kesehatan pun terus dicanangkan, dengan satu tujuan yakni angka sakit dan kematian menurun. Dengan begitu otomatis tingkat kesehatan dan kualitas hidup akan naik.

*** 28 fasilitas rumah tunggu kelahiran Terbangun, Angka Kematian Ibu dan Bayi Menurun,

Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan, sosial ekonomi, keadaan kesehatan kurang baik menjelang kehamilan. Dipimpin Ben Brahim, berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kematian ibu hamil. Upaya tersebut diantaranya adalah menerapkan kelas ibu hamil di tiap desa yang dilaksanakan oleh bidan desa. Di mana tujuan kelas ibu hamil ini adalah meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan.

Kemudian upaya yang kedua adalah gerakan persalinan aman di fasilitas kesehatan secara gratis dan rumah tunggu kelahiran. Dalam gerakan ini, salah satunya dilakukan penggiatan awal Rumah Tunggu Persalinan di Kecamatan Kapuas Murung yang merupakan kecamatan dengan jumlah kematian ibu dan bayi yang cukup besar. Setiap ibu hamil yang mau bersalin didorong untuk dibawa ke fasilitas persalinan yang telah ada di Puskesmas. Hasilnya mampu menurunkan jumlah kematian bayi di Kecamatan Kapuas Murung dari 11 pada tahun 2013 menurun menjadi 5. 

Program ini pun terus berjalan, di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Kesehatan setempat, mulai mengembangkan Rumah Tunggu Kelahiran dengan konsep mengikuti Kementerian Kesehatan RI, di mana Rumah Tunggu Kelahiran diperuntukan bagi keluarga ibu hamil atau ibu bersalin untuk tempat tinggal sementara, sambil menunggu si ibu hamil melahirkan. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan setiap ibu hamil ke fasilitas persalinan. Sehingga pada saat kelahirannya nanti dapat ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dengan fasilitas yang memadai.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Apendi SKM MM, mengatakan dengan dukungan penuh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, maka fasilitas rumah tunggu kelahiran terus dibangun dan bertambah. Di mana akhirnya, sejak tahun 2016 Kabupaten Kapuas telah memiliki 28 fasilitas rumah tunggu kelahiran di seluruh wilayah kerja Puskesmas. Ini berarti 1 Puskesmas telah dilengkapi 1 rumah tunggu kelahiran. Selain fasilitas ini yang terbangun, seluruh biaya mulai dari penjemputan pasien ibu hamil ke rumah tunggu atau ketika dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya juga dilakukan secara gratis. Kemudian di tahun 2017, Rumah Tunggu Kelahiran yang telah diresmikan tersebut, dikembangkan lagi pengelolaannya yakni terpadu dengan PSC 119 KES, sebagai armada transportasi rujukannya, papar Apendi, Kamis (25/1).

*** Pembangunan Posyandu Meningkat Drastis

Posyandu adalah sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan kesehatan. Atas dasar itu, pembangunan posyandu ini juga menjadi salah satu fokus Pemkab Kapuas untuk terus ditingkatkan. Di mana posyandu sendiri berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan.

Di bawah pimpinan Ben Brahim S Bahat, penambahan bangunan posyandu terus meningkat drastis. “Mulai tahun 2014, pembangunan posyandu terus ditingkatkan. Yakni yang sebelumnya hanya sebanyak 246 buah, terus ditambah pembangunannya dan kini totalnya sudah bertambah menjadi sebanyak 364 buah posyandu. Ini artinya saat ini, satu desa bisa memiliki lebih dari 1 posyandu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Apendi.

Disebutkan Apendi, adapun fungsi dari kehadiran posyandu sendiri diantaranya adalah menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Serta juga berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

**** 10 Kecamatan Telah Miliki Puskesmas Rawat Inap

Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat, puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Adapun salah satu trend sektor kesehatan, terkait keberadaan Puskesmas ini,  adalah suatu insitusi yang mampu segera mengadakan rencana, operasional, tindakan baik lapangan maupun perawatan serta pengembangan secara cepat adalah Puskesmas dengan rawat inap.

Puskesmas Perawatan atau Puskesmas Rawat Inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. Adapun fungsi puskesmas rawat inap adalah sebagai tempat rujukan pertama bagi kasus tertentu yang perlu dirujuk.

Ben Brahim S Bahat dalam kepemimpinannya terus bertekad kuat meningkatkan pelayanan kesehatan yakni salah satunya program 1 Kecamatan Minimal 1 Puskesmas Rawat Inap. Peningkatan status Puskesmas Rawat Jalan ke Rawat Inap di Kabupaten Kapuas setiap tahun terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, pada tahun 2013 Jumlah Puskesmas rawat jalan diketahui sebanyak 21 dan rawat inap sebanyak 5 yakni di Timpah, Pujon (Kapuas Tengah), Sei Hanyu (Kapuas Hulu), Lupak (Kapuas Kuala) dan Mantangai.
Apendi menyebutkan, di tahun 2014 jumlah puskesmas rawat inap ini mengalami peningkatan atau jumlahnya bertambah dua yakni Puskesmas Rawat Inap Lamunti dan Puskesmas Palingkau sebagai Rawat Inap Bersalin.

“Tahun 2015 puskesmas rawat inap juga bertambah di Kecamatan Bataguh yakni Puskesmas Terusan, kemudian tahun 2016 juga rawat inap di Puskesmas Anjir Serapat Kecamatan Kapuas Timur, tahun 2017 Rawat Inap di Puskesmas Mandomai Kecamatan Kapuas Barat dan terakhir dibangun puskesmas rawat inap di Pulau Kupang Kecamatan Bataguh yang akan segera akan diresmikan oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.

***Seluruh Puskesmas Telah Miliki Ambulans

Tak hanya puskesmas, jumlah ambulans sebagai pelayanan antar jemput pasien di Kabupaten Kapuas pun terus bertambah setiap tahunnya. Disebutkan, sejak tahun 2013 jumlah armada Ambulans dan kendaraan roda 2 selalu ditambahkan tiap tahunnya. Dijabarkan, tahun 2014 sebanyak 20 puskesmas telah memiliki ambulans. Selanjutnya, di tahun 2015 22 puskesmas telah memilki ambulans. Tahun 2016 25 puskesmas memiliki ambulans darat dan 1 puskesmas ambulans air.

Sedangkan tahun 2017, 60 persen tenaga kesehatan di desa sudah diberikan bantuan kendaraan roda 2 untuk membantu mobilitas petugas di lapangan, khusunya yang bekerja di desa, ujar Apendi.

***** 970 Tenaga Kontrak Telah Diangkat, Program 1 desa 2 tenaga Kesehatan Tercapai

Kekurangan tenaga kesehatan yang terjadi sejak lama di Kabupaten Kapuas telah menjadi pemikiran utama Ben Brahim S Bahat sejak dilantik menjadi Bupati Kapuas. Beban pikiran untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan agar dapat meningkatkan pelayanan di Kabupaten Kapuas pun telah mampu dibayar Ben Brahim saat masuk ditahun kedua dia memimpin Kabupaten Kapuas, yakni di tahun 2014 dia telah berhasil mengangkat status Tenaga Kerja Sukarela (TKS) kesehatan di daerah setempat menjadi tenaga kontrak sebanyak 26 orang.

Jumlah ini semakin tahun terus bertambah, yakni di tahun 2015 sebanyak 276 orang diangkat menjadi tenaga kontrak kesehatan. Kemudian di tahun 2016 diangkat lagi tenaga kontrak kesehatan sebanyak 213 orang, di tahun 2017 sebanyak 277 orang dan di tahun 2018 ini sebanyak 178 orang. Sehingga total tenaga kontrak di Kabupaten Kapuas berjumlah 970 orang. Mereka telah disebar di seluruh desa termasuk seluruh wilayah terpencil di Kabupaten Kapuas, dengan jumlah 1 desa dua tenaga kesehatan yaitu satu perawat dan satu bidan. Kini program 1 desa dua tenaga kesehatan sudah tercapai. Memenuhi kebutuhan tenaga medis di Kapuas ini, adalah bukti nyata komitmen pak Bupati untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tutur Apendi.

*** Bupati Kapuas Akan Naikkan Honor Tenaga Kesehatan Minimal 100 Persen

Pembuktian komitmen Ben Brahim sebagai pemimpin untuk peningkatan di sektor kesehatan, tidak hanya sebatas mengangkat tenaga kontrak kesehatan sebanyak 970 orang. Namun rencananya orang nomor satu di Kabupaten Kapuas ini juga akan menambah honor tenaga kontrak minimal (paling tidak) 100 persen dari honor saat ini.
“Selama ini saya melihat, tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya penuh ketulusan dan keikhlasan, memiliki dedikasi yang tinggi serta penuh semangat terutama mereka yang bertugas di daerah terpencil. Hati saya langsung tergerak, saya pun meminta Kepala Dinas Kesehatan Kapuas untuk melakukan rekap data jumlah tenaga kontrak ini, agar diusulkan untuk dinaikkan honornya minimal 100 persen dari nilai saat ini,” ungkap Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat via telepon, Kamis (26/1). 

Pemimpin yang dikenal dekat dengan masyarakat ini juga menambahkan, dia juga meminta Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mengusulkan penambahan pengangkatan tenaga kontrak kesehatan. “Saya minta Dinkes buat usulan penambahan jumlah tenaga kontrak kesehatan, sesuai dengan kebutuhan agar nanti jumlahnya ideal sehingga dapat maksimal melayani masyarakat,” tutur Ben Brahim.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Apendi membenarkan adanya perintah dari Bupati Kapuas untuk melakukan pendataan terkait kenaikan honor dan jumlah tenaga kontrak kesehatan di Kabupaten Kapuas.
“Pak Bupati memerintahkan saya untuk menghitung kembali jumlah tenaga kontrak kesehatan dan membuat usulan untuk kenaikan honor tenaga kontrak ini, minimal 100 persen dari honor sekarang,” jelas Apendi.
Pria yang akrab disebut Aped ini juga menjelaskan bahwa untuk mencapai pembangunan kesehatan sekarang ini ada beberapa hal diperhatikan yaitu dari pelayanan kesehatan, srana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sangat penting  diperhatikan termasuk kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK). 
“Sehingga program indonesia sehat melalui pendekatan keluarga (PIS-PK) dapat tercapai khususnya Kabupaten Kapuas sehat. Menaikkan honor tenaga kontrak ini adalah langkah konkrit yang paling tepat untuk mencapai pelayanan kesehatan maksimal dan menciptakan Kapuas sehat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pantauan sambungnya, tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya memiliki dedikasi yang tinggi dan penuh semangat serta  dengan ikhlas. “Maka dengan alasan tersebut menjadi dasar Bapak Bupati memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan kontrak yang setinggi-tingginya dan memerintah kepada kami dinas kesehatan untuk menghitung insentif atau honor tenaga kontrak dan Bupati mengusulkan untuk menaikan insentif atau honor minimal naik menjadi 100% dari semula mulai tahun 2019,” tuturnya. 
Kemudian lanjut Aped, mereka dari dinas kesehatan sangat berterima kasih kepada bapak Bupati yang begitu peduli dengan masyarakat melalui tenaga kesehatan.

**Ben Brahim Rencanakan Pembangunan RS Pratama dan Tambah Tenaga Kesehatan

Ditambahkan Apendi, rencana kedepan oleh bapak Bupati, tenaga kesehatan yang sekarang ditempatkan di desa yaitu ditempatkan 2 tenaga kesehatan(satu bidan dan satu perawat dalam satu desa) nantinya akan ditambah menjadi 3 atau 4 tenaga kesehatan dalam satu desa. Jumlah tenaga kesehatan saat ini cukup, namun kalau bicara pelayanan maksimal sesuai kebutuhan maka perlu tambahan. Hal ini agar pelayanan dapat semaksimal mungkin, ujar Apendi.

Dia juga mengatakan, di tahun 2018 ini Bupati Kapuas juga berencana akan mendirikan RS Pratama dengan bantuan dana perimbangan. “Sehingga dengan begini pasti kita akan nambah lagi keperluan tenaga tenaga kesehatan di Kapuas. Nah kemudian dengan nanti meningkatnya honor tenaga kontrak kesehatan ini, maka saya menghimbau teman-teman jajaran tenaga kesehatan di kabuaten hingga ke desa agar meningkatkan kinerja pelayanan. Satu tenaga dapat membina 50 KK, pantau kesehatan mereka. Mereka yang dipantau bukan hanya yang sakit tetapi juga yang sehat agak tidak sakit,” tukas Apendi.

*** Tahun 2019, Semua Puskesmas Ditargetkan Terakreditasi 2019

Semua fasilitas tingkat pertama pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kapuas pada tahun 2019 ditargetkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas semuanya terakreditasi. hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Sebab BPJS mensyaratkan kerjasama dengan pelayanan kesehatan harus yang terakreditasi, dan ini merupakan syarat mutlak.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Apendi, mengungkapkan, dari sebanyak 26 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Kapuas, kini baru 7 yang sudah terakreditasi. Tujuh puskesmas yang dimaksud adalah 3 puskesmas yakni Puskesmas Selat, Melati dan Pulau Telo telah terakreditasi tahun 2016 dan 4 puskesmas lainnya yakni Puskesmas Sei Tatas, Palingkau, Barimba dan Anjir Serapat di tahun 2017.

Untuk tahun 2018, akan dilakukan akreditasi sebanyak 9 puskesmas yakni Puskesmas Dadahup, Tamban Catur, Tamban Baru, Lupak, Terusan Tengah, Basarang, Mandomai, Mantangai dan Puskesmas Lamunti. Proses akreditasi ini dilakukan oleh tim dari Komisi Akreditasi di bawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, terang Apendi.

Diungkapkannya, selain sebagai syarat mutlak untuk bekerjasama dengan BPJS, akreditasi ini juga menyatakan bahwa puskesmas kita telah mampu memenuhi berbagai persyaratan yakni diantaranya mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat.

****Pemkab Tanggung Kesehatan Masyarakat Kurang Mampu
Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta bertujuan untuk memastikan semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus mengalami kesulitan pembayaran, telah diberlakukan di Kabupaten Kapuas. Tahun 2017 1 desa yang terjauh di kecamatan Mandau telawang dengan jumlah 286 iiwa diberikan UHC desa dengan bantuan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Selanjutnya, di tahun 2018, di UHC kan Kecamatan Kapuas Timur dengan jumlah penduduk sekitar 23.000 jiwa yang akan ditanggung biaya kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten. Keberlangsungan ini akan dilanjutkan ke Kecamatan lainya sampai dengan tahun 2019 semua Masyaarakt di Kabupaten Kapuas khususnya yang tidak mampu akan ditanggung biaya kesehatannya oleh Pemerintah Kabuapten Kapuas.

**** Berkomitmen Kuat Turunkan Angka Stunting, Bupati Kapuas Terbitkan Perda
Stanting (stunting) adalah kondisi ketika balita memiliki panjang atau tinggi di bawah batas normal menurut usianya. Diketahui, angka prevalensi stanting di Kapuas, mencapai 42 persen. Atas dasar itu, kasus balita stunting menjadi fokus utama dalam kinerja pemerintah daerah selama dipimpin oleh Bapak Bupati Ben Brahim.

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat memastikan, akan terus melanjutkan program kampanye gizi nasional untuk pencegahan stanting. Bahkan program yang sudah dirintis, akan lebih diperkuat dengan penerbitan Peraturan Bupati. Hal itu karena program penurunan angka stanting, sangat strategis untuk penyiapan generasi yang berkualitas.

Dalam upaya penurunan Balita stunting Bupati Kapuas melalui Dinas Kesehatan terus mendorong upaya pemenuhan gizi, salah satunya dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu hamil, bayi dan Balita. Untuk pemenuhan gizi pada Balita kurus, Pemkab telah mendistribusikan 25.000 dus PMT kepada Balita pada tahun 2013-2015. Di tahun 2016 distribusi PMT naik menjadi 30.000 dus PMT Balita yang dibrikan secara gratis kepada seluruh bayi dan balita yang ada di Kabupaten Kapuas. Mulai tahun 2014, Pemkab telah bekerjasama dengan MCAI dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kapuas. Berbagai bentuk program untuk peningkatan status gizi telah diupayakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah dengan program 1 desa 1 posyandu.

Diakhir paparan, Apendi mewakili seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas mengucapkan terima kasih tak terhingga, karena Bupati Kapuas telah membuktikan tekad kuatnya untuk memajukan sektor peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kapuas.

Oleh : Sri Hayati

tags: , ,